Out Of The Box

07/11/08

“Pemerintah hanya menurunkan harga premium karena dua hal. Pertama, selisih antara harga jual premium di dalam negeri dan harga jual di pasar internasional jauh lebih kecil dibandingkan selisih antara harga jual solar dan minyak tanah di dalam negeri dan di pasar internasional. Kedua, volume konsumsi premium di dalam negeri terbesar dibandingkan bahan bakar minyak lain”.
Kutipan di atas merupakan penjelasan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta (Kompas, 8 November 2008) mengenai penyebab harga premium diturunkan oleh pemerintah. Pendapat beliau terkait dengan keputusan pemerintah untuk menurunkan harga premium sebesar Rp.500,- per 1 Desember 2008.
Berita ini mungkin mengundang perasaan gembira bagi sebagian masyarakat Indonesia pengendara kendaraan pribadi. Sementara di pihak lain, para supir angkutan umum mengeluh dan iri hati karena harga solar tidak ikut-ikutan diturunkan. Meskipun harga solar tersebut dijanjikan pemerintah akan turut diturunkan nantinya.
Para pengguna kendaraan pribadi yang lebih diuntungkan dengan kabar baik tersebut terbilang berjumlah sangat banyak, bahkan jauh lebih banyak ketimbang jumlah armada angkutan umum. Menurut data dari Departemen Perhubungan 2007, kendaraan bermotor di Indonesia saat ini terdiri atas 7,49 juta mobil; 2,73 juta bus; 4,78 juta truk; dan 35,10 juta sepeda motor.
Angka ini telah dan akan terus mengalami perubahan. Apalagi dengan turunnya harga premium, para pengguna kendaraan pribadi akan merasa ongkos perjalanan menjadi lebih murah dan hal ini akan meminimalisasi keinginan mereka untuk beralih menggunakan kendaraan umum. Selain itu, penggunaan kendaraan pribadi yang sangat tinggi juga dikarenakan oleh minimnya pelayanan transportasi umum di Indonesia. Mulai dari faktor kurangnya armada transportasi, faktor kenyamanan, faktor keamanan yang mengkhawatirkan penumpang, hingga mahalnya ongkos angkutan umum. Jika hal ini terus-menerus terjadi, sampai kapan ibukota bebas macet?
Masalah ini patut menjadi perhatian ekstra bagi pemerintah karena pemerintah tidak dapat hanya memperbaiki masalah pada satu muka saja, melainkan harus melihat aspek-aspek lain yang saling terkait dan berhubungan. Apalagi masalah ini sudah menjadi masalah klasik bangsa Indonesia. Lalu sampai kapan sistem transportasi dan perhubungan Indonesia menampakkan wajah kebobrokannya?